Meningkatkan Sinergi dengan Lembaga Penjamin Simpanan

LPS mendukung upaya Perbarindo untuk meningkatkan peran BPR-BPRS dalam sistem pembayaran dan Perkembangan industri perbankan tidak lepas dari dukungan pelaku industri, pemerintah, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. BPR-BPRS sebagai bagian dari industri terus membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan semua pihak tersebut. Salah satunya ditunjukkan dengan audiensi DPP Perbarindo dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang merupakan bagian dari Pemerintah.

Bertempat di kantor LPS di kawasan SCBD Jakarta pada 4 September 2019, audiensi dihadiri jajaran DPP Perbarindo yaitu Ketua Umum Joko Suyanto, Wakil Ketua Umum Tedy Alamsyah, Sekjen Riwandari Juniasti, Direktur SDM Zinsari, Kabid Peraturan dan Hukum Wahyu Eka Saputra, Kabid Dana dan Usaha Jajang, Wasekjen Tulus dan Anggota Dewan Pengawas Perbarindo Muhammad Sigit.Sementara dari jajaran LPS dihadiri antara lain oleh Ketua Dewan Komisioner Halim Alamsyah,Direktur Eksekutif Keuangan Ferdinan Dwikoraja

Purba, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank Jarot Marhaendro, dan para Kepala Divisi.

Dalam audiensi tersebut, Joko Suyanto memaparkan beberapa hal terkait inisiatif strategis yang telah dilakukan DPP Perbarindo untuk mendorong pertumbuhan industri BPR-BPRS.

“Kami terus melakukan literasi untuk menaikkan awareness masyarakat terhadap BPR,” ujar Joko. Aktivitas Hari BPR secara nasional merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap industri BPR-BPRS. Sehingga, publik tidak hanya fokus pada berita penutupan BPRBPRS saja, tetapi juga melihat sisi lain yang positif. Peringatan Hari BPR dilakukan secara serentak oleh 24 DPD di seluruh Indonesia. Beragam kegiatan dilakukan antara Funwalk dan kegiatan edukasi ke masyarakat. DPP Perbarindo juga telah melakukan transformasi digital untuk para anggotanya melalui Sistem Informasi Perbarindo (SIP).

Sistem itu memungkinkan anggota untuk melaporkan pelaksanaan tata kelola sesuai dengan regulasi. Selain itu, Joko menyampaikan upaya peningkatan kualitas SDM di industri BPR-BPRS melalui program sertifikasi, mulai dari level pengurus sampai pelaksana. “SDM merupakan kunci untuk pengembangan bisnis BPR,” ungkapnya. Dengan kualitas SDM yang semakin meningkat, industri diyakini dapat menggenjot kinerjanya. Selain itu, pengelolaan risiko juga akan semakin baik. Ini penting untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pengelolaan perbankan. Joko menambahkan, ke depan peran BPR dalam sistem pembayaran nasional dapat semakin meningkat.

Dengan begitu, literasi dan inklusi  keuangan di tengah masyarakat akan semakin naik sesuai dengan harapan pemerintah. “Kami berharap peran BPR dalam sistem pembayaran nasional dapat meningkat. Misalnya BPR diizinkan menerbitkan ATM sendiri,” ungkapnya. Tak lupa, DPP Perbarindo juga berharap kepada LPS agar meningkatkan penelitian-penelitian terhadap posisi BPR di pasar. Semakin banyaknya literatur ilmiah tentang BPR maka akan semakin bagus bagi masyarakat untuk lebih mengenal industri. Menanggapi beberapa penjelasan DPP Perbarindo tersebut, Halim Alamsyah menyambut baik terobosan yang telah dilakukan. Adanya single platform juga dapat membantu peningkatan tata kelola sehingga secara tidak langsung dapat membantu tugas LPS. “Digitalisasi melalui SIP sebagai bagian dari arsitektur BPR sangat baik untuk meningkatkan kualitas tata kelola industri,” ujar Halim.Penelitian tentang BPR juga disambut baik karena untuk dapat membuka wawasan dan mengenal lebih dekat dengan industri. Di LPS sendiri, sudah ada beberapa penelitian tentang BPR baik yang dilakukan secara institusional maupun personal.Selain itu, LPS juga sepakat bahwa peran BPR dalam industri pembayaran nasional perlu ditingkatkan.

Hanya saja, karena hal itu bukan domain LPS, Halim menyarankan agar membicarakan hal tersebut kepada Bank Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Halim berkomitmen akan melibatkan Perbarindo dalam melakukan sosialisasi peran LPS. “Kami akan terus melibatkan Perbarindo dalam program-program sosialisasi LPS,”  pungkas Halim. Senada dengan Halim, Purba mengapresiasi upaya digitalisasi yang telah dilakukan DPP Perbarindo untuk semakin meningkatkan tata kelola di industri. Sebab, hal itu akan mempersempit peluang terjadinya fraud. “Dengan adanya sistem informasi terpadu kitatentunya berharap kualitas tata kelola di BPR semakin baik,” ujar Purba. Audiensi yang berlangsung cair dan bersahabat itu ditutup dengan sesi foto bersama. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dari praktisi BPR-BPRS dan LPS, diharapkan industri ke depan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan